Cegah Sepi Penumpang, Kemenhub-Pemkot Perlu Tingkatkan Konektivitas Terminal Tamanan Kediri
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi V DPR RI ke Kota Kediri, Kamis (6/7/23). Foto: Ubed/nr
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw meminta Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan konektivitas antar angkutan di Terminal Tamanan Kediri. Hal tersebut disampaikan Roberth setelah meninjau langsung Terminal Tamanan Kediri dan mendapati sepinya penumpang di Terminal.
"Optimalisasi terminal ini harus bisa berjalan sekaligus menjadi sentra ekonomi di Kota Kediri. Bagaimana juga terminal ini menjadi salah satu dukungan terhadap fasilitas angkutan udara (bandara) yang sebentar lagi akan diresmikan,” ungkap Roberth usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi V DPR RI ke Kota Kediri, Kamis (6/7/2023).
Roberth juga menjelaskan Terminal Tamanan ini belum optimal karena adanya pembangunan jembatan yang menutup akses ke terminal. Setelah pembangunan jembatan tersebut selesai, diharapkan terminal dapat kembali ramai seperti semula. “Harapan kami dengan nanti selesainya pembangunan jembatan maka terminal ini harus bisa berjalan semaksimal mungkin. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Wali untuk transportasi di Kota Kediri ini,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kediri menjelaskan berdasar data dari statistik terdapat 2 hingga 2,5 juta orang yang beraktivitas di Kota Kediri pada siang hari. Sebab Kota Kediri merupakan hub dari daerah sekitar. Kepadatan inilah yang menyebabkan Kota Kediri semakin macet. Apalagi sebentar lagi ada bandara yang akan berdiri di Kediri sehingga akan semakin banyak lagi orang yang datang di Kota Kediri.
“Kami mencoba membuat angkutan rintisan di dalam kota yakni bus kecil. Kami sudah bersurat kepada Damri bahwa kami butuh angkutan yang bisa menghubungkan antara airport dan Kota Kediri. Tapi yang lebih penting pemerintah daerah, pusat dan provinsi terus berkolaborasi menyesuaikan dengan karakter penduduk perkotaan,” ujarnya. (uf/rdn)
